NGANJUK, SRJATIM.CO.ID – Komisi IV DPRD Nganjuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Puskesmas Bagor, Selasa siang (13/10/2026).
Sidak dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk M. Fauzi Irwana, bersama sejumlah anggota komisi dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Nganjuk dr. Tien Farida Yani beserta jajaran.
Di lokasi, tim sidak mendapatkan informasi, bahwa memasuki pekan ke-14, realisasi pekerjaan baru mencapai 44 persen. Padahal, proyek tersebut ditargetkan rampung pada 15 Desember 2026.
Fauzi Irwana mengatakan, sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai target, mengingat pembangunan yang semestinya bersumber dari anggaran tahun 2023 tersebut baru bisa direalisasikan pada 2026.
Menurut Fauzi, keterlambatan pelaksanaan itu dipengaruhi sejumlah persoalan teknis yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Salah satunya terkait kelengkapan sertifikat tanah yang baru tuntas pada 2026.
“Karena ada beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi, salah satunya kelengkapan sertifikat tanah. Setelah persoalan itu selesai, pembangunan baru bisa dilaksanakan tahun ini,” ujarnya.
Dari hasil pemantauan di lapangan, Komisi IV menilai capaian pekerjaan seharusnya sudah berada di atas 50 persen. Namun, realisasi yang baru menyentuh 44 persen membuat sisa waktu pengerjaan perlu dimanfaatkan secara maksimal.
Namun demikian, Fauzi mengaku optimistis proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal. Pihaknya meminta pelaksana dan pengawas proyek meningkatkan tanggung jawab serta memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan.
“Kami optimistis bisa selesai. Saya yakin teman-teman yang bertanggung jawab dalam pembangunan ini memahami bahwa proyek harus tuntas sesuai batas waktu yang ditentukan,” ujarnya.
Selain mengevaluasi progres fisik, Komisi IV juga menyoroti aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam sidak tersebut, Fauzi mendapati pekerja yang tidak menggunakan helm keselamatan saat beraktivitas di lokasi proyek.
Temuan itu langsung menjadi perhatian. Ia meminta pengawas proyek lebih ketat memastikan seluruh pekerja mematuhi prosedur keselamatan kerja. Menurutnya, percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap pekerja.
“Keselamatan pekerja harus diperhatikan. Tadi kami melihat masih ada pekerja yang tidak memakai helm. Ini harus menjadi catatan bagi pengawas karena menyangkut keselamatan bersama,” tandasnya.
Di sisi lain, Komisi IV juga memberi perhatian khusus terhadap nilai anggaran pembangunan tersebut. Fauzi menyebut pagu proyek berada di kisaran Rp5,8 miliar, sedangkan nilai pelaksanaannya sekitar Rp4,6 miliar.
Dengan nilai proyek dan tenggat waktu yang telah ditetapkan, Fauzi menegaskan penyelesaian pembangunan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Jika target penyelesaian pada 15 Desember mendatang tidak terpenuhi, persoalan tersebut akan menjadi evaluasi serius bagi Komisi IV.
“Ini menjadi perhatian khusus kami. Anggarannya cukup besar dan pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan. Kalau sampai tidak selesai sesuai target, tentu harus ada konsekuensi yang diberikan,” pungkas Fauzi Irwana.
