NGANJUK, SRJATIM.CO.ID – Masyarakat Kabupaten Nganjuk kini memiliki lebih banyak pilihan untuk mengakses informasi publik maupun menyampaikan aduan kepada pemerintah daerah. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemkab Nganjuk terus memperluas kanal pelayanan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi secara transparan dan akuntabel.
Penguatan layanan tersebut dilakukan dengan menghadirkan berbagai kanal akses. Mulai situs web PPID hingga tingkat desa, desk PPID, pusat panggilan (call center), hingga kanal pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Nganjuk dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi secara daring maupun luring. Di antaranya melalui situs web, surat, hingga WhatsApp dengan melampirkan identitas berupa KTP untuk pemohon perseorangan atau legal standing bagi lembaga.
Informasi yang dapat diakses masyarakat mencakup tiga kategori. Yakni informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat. Dengan pengelompokan tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah memahami jenis informasi yang dibutuhkan sekaligus prosedur untuk mendapatkannya.
Kepala Bidang (Kabid) Statistik dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk Hari Purwanto, S.T., mengatakan, salah satu tantangan dalam pelayanan PPID adalah ekspektasi masyarakat yang menginginkan informasi atau jawaban secara instan.
Padahal, terdapat mekanisme dan batas waktu pelayanan yang telah diatur dalam undang-undang. Permohonan informasi membutuhkan waktu maksimal 10 hari kerja untuk ditanggapi. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang tujuh hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
“Kami berharap masyarakat mengetahui prosedur yang diamanatkan dalam undang-undang, yaitu 10 hari kerja dan tujuh hari kerja, atau total 17 hari kerja,” ujarnya saat konferensi pers di Aula Ruang Rapat Candi Lor, Sabtu (21/11/2026).
Hari tidak menampik masih terdapat kendala teknis dalam proses pengajuan permohonan informasi. Karena itu, Diskominfo Nganjuk berupaya menggencarkan sosialisasi agar masyarakat semakin memahami mekanisme dan saluran pelayanan yang tersedia.
Menurut dia, jumlah keluhan terkait layanan informasi publik sejauh ini relatif terkendali. Berdasarkan evaluasi internal, rata-rata terdapat satu keluhan setiap bulan. Setiap laporan tersebut tetap menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“Hitungan kami, rata-rata ada satu keluhan per bulan. Solusinya, kami melakukan asesmen dan tindak lanjut secara berkala,” pungkasnya.
Selain layanan PPID, Pemkab Nganjuk juga mengoptimalkan SP4N-LAPOR! sebagai kanal penyampaian pengaduan dan aspirasi masyarakat. Untuk penanganannya, aduan diestimasi membutuhkan waktu tiga hari, sedangkan aspirasi sekitar lima hari.
Pemkab Nganjuk terus mendorong pembaruan data, sosialisasi kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Diskominfo. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

















