Komisi IV Angkat Bicara Terkait Proyek Revitalisasi SMK Al Husna Rp 1,7 Miliar yang Ramai Disorot

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk M. Fauzi Irwana SE (istimewa)

NGANJUK, SRJATIM.CO.ID – Proyek revitalisasi SMK Al Husna di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, tengah ramai disorot, lantaran dugaan pemotongan anggaran hingga 25 persen dan pelibatan pihak ketiga dalam pengerjaannya.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk M. Fauzi Irwana ikut angkat bicara. Menurut Fauzi, ia bersama jajaran Komisi IV berencana turun langsung untuk melihat kondisi riil pelaksanaan proyek yang dibiayai APBN 2026 senilai Rp 1,7 miliar tersebut.

Fauzi mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi guna memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan revitalisasi di sekolah tersebut.

Bacaan Lainnya

“Meskipun kewenangan pengelolaan SMA dan SMK berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Nganjuk tetap dapat melakukan peninjauan lapangan sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan pendidikan di wilayahnya,” ujar Fauzi, Senin (12/10/2026).

Fauzi menyebut, rencana sidak tersebut akan dibahas lebih lanjut agar peninjauan dapat dilakukan dengan koordinasi yang tepat. Komisi IV disebutnya juga berencana berkomunikasi dengan instansi yang memiliki kewenangan langsung terhadap sekolah tersebut.

Antara lain dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Nganjuk dan Kantor Kementerian Agama.

”Kami juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang menaungi SMK, mungkin dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jatim wilayah Nganjuk atau dengan Kantor Kemenag,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua GAKK Nganjuk Sumarno mengungkapkan adanya informasi mengenai dugaan pemotongan anggaran sebesar 25 persen dan dugaan pelibatan pihak ketiga dalam pengerjaan revitalisasi SMK Al Husna.

Sumarno sebelumnya menyatakan telah mendatangi lokasi proyek. Namun ia belum berhasil menemui pihak sekolah maupun penanggung jawab pekerjaan untuk meminta penjelasan.

“Kami mendatangi lokasi proyek untuk meminta informasi terkait mekanisme pelaksanaan proyek, transparansi pengelolaan bantuan, serta peran P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan) dalam skema swakelola,” ujar Sumarno.

Media ini berusaha meminta konfirmasi kepada Kepala SMK Al Husna Loceret, Riza Fachri, Senin (12/10/2026), melalui WhatsApp. Namun ia menyebut masih berada di luar kota.

“Monggo, tapi saya masih di Surabaya,” jawab Riza singkat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *