NGANJUK, srjatim.co.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) untuk Keadilan menggeruduk Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk, Kamis (17/9/2026).
Mereka memprotes pengelompokan data desil kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Data tersebut dinilai berdampak terhadap akses warga terhadap bantuan sosial (bansos) dan program perlindungan sosial lainnya.
Massa datang dari sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Mereka menggelar aksi sejak sekitar pukul 08.00 WIB di depan kantor BPS yang berada di Jalan Dermojoyo, Kecamatan Nganjuk.
Dalam aksi tersebut, FPMN meneriakkan “Desil Bermasalah, Negara Gagal Urus Rakyat Miskin!”. Massa secara bergantian menyampaikan orasi dan tuntutan terkait persoalan data kesejahteraan warga.
Ketua FPMN Nganjuk Suyadi mengatakan, aksi tersebut berangkat dari laporan masyarakat di sejumlah desa. Menurut dia, terdapat lebih dari 250 warga miskin yang merasa dirugikan karena pengelompokan desil dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
“Aksi ini berdasarkan temuan dan laporan warga miskin dari beberapa desa. Ada lebih dari 250 warga yang merasakan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial dan perlindungan sosial akibat pengelompokan desil yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” kata Suyadi.
Suyadi menilai, persoalan data kemiskinan tidak semestinya hanya dilihat dari angka statistik. Sebab, kesalahan pengelompokan dapat berimbas langsung terhadap hak warga untuk mendapatkan program bantuan pemerintah.
“Data seharusnya menggambarkan kenyataan hidup masyarakat, bukan justru mencabut hak dasar rakyat miskin demi angka-angka statistik di atas kertas,” tegasnya.
Usai menyampaikan tuntutan, sejumlah perwakilan FPMN kemudian diterima untuk mengikuti mediasi di lantai dua Kantor BPS Nganjuk. Pertemuan tersebut mempertemukan Ketua FPMN Suyadi dengan Kepala BPS Nganjuk Wahyu Purnama Hadi.
Mediasi sempat berlangsung alot. Dalam pertemuan itu, FPMN kembali menyampaikan persoalan pengelompokan desil yang mereka temukan di lapangan.
Dari hasil mediasi, BPS memberikan formulir untuk pendataan baru bagi warga kurang mampu yang dinilai belum sesuai dalam pengelompokan desil. Langkah tersebut menjadi salah satu tindak lanjut yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Suyadi menegaskan, FPMN akan terus mengawal persoalan tersebut. Jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti, pihaknya berencana membawa persoalan data desil tersebut ke tingkat Provinsi Jawa Timur.
“Kalau tuntutan kami tidak segera dipenuhi, FPMN akan membawa persoalan ini ke Jawa Timur,” pungkasnya.
