JOMBANG, srjatim.co.id – Sejumlah Nahdliyin menggelar deklarasi dukungan terhadap pengasuh Pondok Pesantren Madrosatul Qur’an Tebuireng, KH Musta’in Syafi’ie atau Yai Tain saat berziarah ke kompleks makam KH Abdul Wahab Chasbullah, Tambakberas, Jombang, Rabu (26/8/2026).
Sebelum deklarasi, para peserta terlebih dahulu melakukan tawassul di makam Mbah Wahab sebagai bentuk penghormatan sekaligus memohon keberkahan dan kelancaran kegiatan. Kemudian setelah berziarah, para peserta yang mengenakan kaos putih bertuliskan “KPK NU” menyampaikan deklarasi dukungan terhadap Yai Tain. Kaos tersebut menjadi simbol komitmen untuk mengawal moralitas dan marwah organisasi.
Koordinator deklarasi, Solihin, mengatakan dukungan tersebut muncul sebagai respons atas somasi dari tim kuasa hukum Rais Aam PBNU, KH Miftahul Akhyar serta laporan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Yai Tain. Menurutnya, pernyataan Yai Tain semestinya ditempatkan sebagai kritik moral terhadap arah kepemimpinan organisasi, bukan serangan personal.
“Bagi kami, narasi Yai Tain adalah refleksi yang semestinya diterima sebagai pengingat oleh pengurus PBNU. Ini soal standar moral seorang Rais Aam dan soal bagaimana NU kembali kepada kesederhanaan yang diwariskan para muassis,” ujar Solihin kepada awak media seusai tawassul ke makam Mbah Wahab di Tambakberas.
Ia mempertanyakan langkah hukum yang ditempuh terhadap Yai Tain. Menurutnya, kritik yang disampaikan dalam kerangka moral dan kepentingan organisasi seharusnya tidak serta-merta dipandang sebagai pencemaran nama baik.
“Bagaimana mungkin sebuah gerakan moral, pengingat akhlak, dan pesan untuk menjaga marwah NU justru dianggap mencemarkan nama baik,” imbuhnya.
Selain itu, Solihin menegaskan bahwa somasi dan proses hukum tersebut tidak membuat dukungan terhadap Yai Tain surut. Sebaliknya, ia menilai persoalan tersebut semakin menegaskan pentingnya pesan yang selama ini disampaikan Yai Tain.
“Justru dengan dilaporkannya Yai Tain, kami semakin yakin bahwa pesan tentang pentingnya menjaga moralitas dan marwah NU harus terus disuarakan,” tegasnya.
Bahkan dirinya juga menyampaikan pesan khusus kepada jajaran PWNU dan PCNU agar ikut menjaga pelaksanaan Muktamar NU. Menurutnya, forum tertinggi organisasi tersebut jangan sampai berubah menjadi arena politik transaksional yang mencederai nilai-nilai para pendiri NU.
“Kami meminta kepada PWNU dan PCNU, tolong jaga Muktamar NU ini. Jangan jadikan Muktamar sebagai ajang politik transaksional. Malu kepada Mbah Wahab. Malu kepada para muassis yang membangun NU dengan keikhlasan, perjuangan, dan pengorbanan,” terangnya.
Ia menambahkan, kelompok yang mengatasnamakan relawan KPK NU akan melakukan pengawalan terhadap proses Muktamar, termasuk mencermati berbagai indikasi transaksi politik maupun manuver yang dinilai dapat mencederai independensi forum.
“Kami akan mengawal. Kami akan mencermati setiap indikasi politik transaksional yang muncul dan, apabila menemukan dugaan pelanggaran atau praktik yang tidak semestinya, kami akan mengumpulkan bukti dan menyampaikannya melalui mekanisme yang tersedia,” pungkasnya.
Menurut Solihin pengawalan tersebut bukan ditujukan untuk mengintimidasi pihak tertentu, melainkan memastikan Muktamar berjalan secara bermartabat, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Deklarasi di makam KH Abdul Wahab Chasbullah itu sekaligus menjadi simbol bahwa kritik terhadap kepemimpinan NU tidak semestinya selalu dipandang sebagai upaya melemahkan organisasi.
“Deklarasi ini juga bagian dari tradisi amar ma’ruf dan mekanisme moral untuk mengingatkan para pengurus agar tetap berada dalam koridor perjuangan para muassis,” tutupnya.
