Gus Salam Serukan Rekonsiliasi Total di Muktamar NU dan Akhiri Sejarah Kotor Berjamiyyah

KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) ketika siaran persnya di Ponpes Denanyar, Jombang, Sabtu (29/8/2026) / Taufiqur Rachman

JOMBANG, srjatim.co.id – Dinamika Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dinilai telah mencapai titik jenuh yang membahayakan bagi jam’iyyah. Hal tersebut disampaikan oleh KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, salah satu kandidat Ketua Umum PBNU, dalam siaran persnya di Denanyar, Jombang, Sabtu (29/8/2026).

Gus Salam mengungkapkan keprihatinannya terhadap tekanan konflik tajam yang terjadi di arena muktamar. Menurutnya, para muktamirin dari berbagai wilayah dan cabang merasa lelah, lemas, dan kehabisan energi secara fisik maupun mental akibat berbagai manuver yang tidak sehat.

“Muktamirin dari PWNU-PCNU se-Indonesia dan PCINU luar negeri yang semestinya merasa nyaman, aman dan semangat bermusyawarah demi jam’iyyah justru merasa sangat lelah, lemas, dan kehabisan tenaga secara fisik dan mental, akibat tekanan konflik tajam PBNU di arena muktamar,” ujar Gus Salam dalam konferensi persnya.

Bacaan Lainnya

Ia menuding terjadinya intimidasi struktural atas nama kuasa PBNU, kepanitiaan, dan pejabat negara secara masif selama muktamar. Ia juga menyebut adanya praktik karantina dan politik uang yang vulgar serta berlebihan yang menciptakan luka dan trauma mendalam dalam berjam’iyyah.

“Intimidasi struktural atas nama kuasa PBNU, Kepanitiaan dan atau Pejabat Negara terjadi masif di Muktamar. Manipulasi legalitas hak, kedaulatan dan kemandirian PWNU-PCNU-PCINU dijalankan melalui operasi formal prosedural, tapi merusak substansi dan hakikatnya,” tegasnya.

Gus Salam menyampaikan keyakinannya bahwa oknum pejabat yang bermanuver dalam muktamar bertindak untuk kepentingan pribadi, bukan kemaslahatan negara. Ia juga meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto memantau setiap pergerakan selama muktamar berlangsung.

“Kita meyakini oknum-oknum pejabat yang ikut bermanuver kotor dan becek dalam muktamar, sepenuhnya untuk kepentingan pribadi, bukan kemashlahatan negara. Dan kita yakin apa yang disampaikan Bapak Presiden RI dalam pidato pembukaan muktamar merupakan sinyal kuat bahwa setiap pergerakan selama muktamar dalam pantauannya,” ujarnya.

Gus Salam menegaskan bahwa sejarah kotor dan becek dalam bermuktamar harus diakhiri. Ia meminta agar peserta muktamar diberi ruang luas dan bebas untuk menikmati mekanisme bermuktamar dengan nyaman dan aman.

“Berikan ruang luas dan bebas bagi peserta muktamar, fungsionaris dan jamaah NU untuk menikmati mekanisme bermuktamar serta berjam’iyyah dengan nyaman, aman dan membahagiakan. Lepaskan mereka berburu berkah jam’iyyah, muassis dan masyayikh NU-Pesantren secara proporsional selama muktamar,” tuturnya.

Gus Salam juga menyampaikan amanah yang diterimanya dari Masyayikh Sepuh NU-Pesantren untuk mengembalikan marwah NU-Ulama serta melakukan rekonsiliasi total dalam khidmah berjam’iyyah dan bernegara. Jika diberi kepercayaan sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031, ia berkomitmen melakukan pembaharuan internal dengan semangat inklusivitas dan pemerataan kepemimpinan.

Komitmen nyata yang disampaikan adalah mengambil Sekretaris Jenderal dari luar Jawa sebagai bentuk afirmasi bagi PWNU dan PCNU di luar pulau Jawa, serta mengangkat Wakil Ketua Umum atau Ketua Bidang Luar Negeri dari kader diaspora NU untuk memperkuat peran global organisasi.

“Saya tidak hanya diperintah oleh Masyayikh Sepuh NU-Pesantren untuk berikhtiar menjadi pemimpin PBNU dengan cara santun dan beradab, juga diberi amanah-misi untuk mengembalikan marwah NU-Ulama serta melakukan Rekonsiliasi Total dalam khidmah berjam’iyyah NU dan berNKRI,” pungkasnya.

KH Abdussalam Shohib menegaskan komitmennya untuk menghindarkan NU dari kancah politik praktis demi kemaslahatan jam’iyyah dan berpegang teguh pada garis-garis perjuangan Nahdlatul Ulama.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *