SR JATIM – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di Kabupaten Nganjuk kembali disorot setelah realisasi penerimaan tahun berjalan dipastikan tidak mampu memenuhi target. Salah satu faktor yang dinilai menjadi pemicu utama adalah belum optimalnya pengelolaan parkir non tepi jalan umum (non-TJU), baik yang berada di kawasan fasilitas publik maupun pusat keramaian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah titik parkir non-TJU seperti area pertokoan, pasar modern, rumah sakit, ,tempat wisata, restoran, hingga keramain yang menfungsikan fasilitas umum masih belum memberikan setoran maksimal kepada daerah. Banyak titik yang belum memiliki sistem pendataan memadai, bahkan sebagian di antaranya belum bekerja sama secara resmi dengan pemerintah daerah.
Ketua Pansus Pembentukan Perda Parkir DPRD Nganjuk Gondo Hariyono, dalam keterangannya, menyebut bahwa potensi pendapatan dari parkir non-TJU sangat besar, namun sampai saat ini belum tergarap dengan baik.
“Parkir non tepi jalan ini sebenarnya menyimpan potensi PAD yang signifikan. Tetapi selama pengelolaannya tidak tertib dan tidak terpantau, maka kebocoran pendapatan pasti terjadi,” ujarnya.
Selain minimnya pengawasan, sejumlah juru parkir dan pengelola area parkir non-TJU juga disinyalir tidak melakukan penyetoran sesuai ketentuan. Hal ini membuat perolehan PAD parkir selalu jauh dari target meski jumlah kendaraan di Nganjuk terus meningkat.
Pemerintah daerah disebut telah menyiapkan langkah evaluasi besar-besaran yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang parkir termasuk pemetaan ulang seluruh titik parkir non-TJU serta revisi regulasi yang mengatur pembagian pendapatan antara pengelola dan daerah.
Ketua Pansus Pembentukan Perda DPRD Nganjuk menegaskan bahwa optimalisasi area parkir non-TJU akan menjadi prioritas dalam rancangan Perda parkir.
“Dalam Perda parkir nanti , banyak draft yang di tambah atau dirubah, untuk memperketat sistem pengawasan dan memastikan setiap titik parkir berizin memberikan kontribusi nyata untuk PAD,” kata Gondo, Rabu (19/11).
Dengan terus bertambahnya kebutuhan pendanaan daerah, DPRD mendorong pemerintah bergerak cepat menutup celah kebocoran agar PAD parkir tidak kembali meleset dari target pada tahun berikutnya.***
