SR JATIM, Nganjuk – Kantor Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, mendadak memanas pada Selasa malam (2/12/2025). Sejumlah orang datang sambil membawa patok‐patok tanah yang sudah diberi tulisan provokatif: “Birokrasi Kecamatan Loceret Ruwet – TTD Kepala Desa Teken Glagahan.”
Patok itu mereka pajang secara demonstratif di pendopo kecamatan, sebagai simbol bahwa kesabaran mereka telah habis.
Tidak hanya itu, gerbang masuk kantor kecamatan juga diblokade menggunakan sebuah mobil yang mereka bawa, membuat suasana malam berubah tegang.
Aksi spontan ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi dan Ketidakadilan (GAKK) Nganjuk, Sumarno, yang tampak berada di lokasi dan ikut memantau jalannya protes.
Sumarno menyebut aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan Pemerintah Desa Teken Glagahan, Kecamatan Loceret, terhadap pihak kecamatan yang dinilai tidak memberi kepastian terkait pencairan Dana Desa (DD) untuk program penetapan tapal batas desa.
Menurutnya, Pemdes sudah berulang kali meminta penjelasan namun justru merasa dipingpong dari satu meja ke meja lain.
“Pemdes butuh kepastian. Jangan hanya disuruh menunggu tanpa kejelasan. Birokrasi semacam ini harus dibenahi karena menghambat program desa,” ujar Sumarno di lokasi kejadian.
Akar persoalan berawal dari program penetapan batas desa berbasis geospasial yang dilaksanakan serentak di seluruh desa se-Kabupaten Nganjuk. Program ini merupakan instruksi Bupati Nganjuk dengan leading sector berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Untuk satu desa, anggaran pekerjaan penetapan tapal batas ini mencapai sekitar Rp 29 juta dari pos Dana Desa.
Namun di Teken Glagahan, dana tersebut tak kunjung cair. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pihak kecamatan masih menunggu kelengkapan beberapa persyaratan laporan pertanggungjawaban (SPJ), sehingga proses pencairan belum bisa dilakukan.
Sementara itu, pihak desa merasa mereka sudah memenuhi sebagian besar persyaratan dan membutuhkan kejelasan agar program tidak mandek.
Ketegangan mencuat ketika Pemdes merasa komunikasi tidak berjalan baik. Beberapa kali upaya meminta klarifikasi ke kantor kecamatan justru berujung ketidakpastian. Puncaknya, aksi Selasa malam pun dilakukan sebagai tekanan agar pihak kecamatan memberi perhatian serius.
Hingga Rabu siang (3/12/2025), Camat Loceret Sukirno belum memberikan jawaban atas aksi tersebut. Saat dikonfirmasi melalui telepon maupun pesan WhatsApp, ia belum merespons.
Tim SR JATIM
