SR JATIM – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nganjuk kembali menunjukkan komitmennya menjaga harmoni antarumat dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tantangan Kerukunan Umat Beragama di Era Post-Truth”,Kamis (20/11/2025) di Ruang Rapat Anjuk Ladang.
Selain sebagai wadah penting untuk memperkuat moderasi beragama, forum ini juga bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap derasnya arus informasi menyesatkan yang kian mengaburkan batas antara fakta dan opini,
Hadir langsung Bupati Nganjuk Kang Marhaen Djumadi, jajaran Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama Abdul Rahman, Kepala BNN, tokoh lintas agama, para camat, hingga perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Dalam arahannya, Ketua FKUB Kabupaten Nganjuk, Sholihin Nasrudin, menegaskan bahwa akademisi memiliki peran vital dalam mengedukasi masyarakat. Menurutnya, di tengah pola komunikasi yang dipengaruhi emosi dan persepsi pribadi, masyarakat membutuhkan panduan berpikir yang kuat dan berbasis data.
“Di era post-truth, di mana emosi kerap lebih dipercaya daripada fakta, kehadiran akademisi sangat penting untuk memberikan guideline yang membuat masyarakat lebih tanggap dan cermat terhadap informasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, edukasi publik berbasis riset menjadi pijakan penting untuk mencegah terjadinya disinformasi yang dapat memicu perpecahan.
Sementara itu, Kang Marhaen menyoroti fenomena media sosial yang sering kali menjadi ruang penyebaran fitnah, informasi terpotong, hingga konten provokatif dari akun anonim.
“Media sosial saat ini sangat rentan melahirkan fitnah dan informasi yang tidak utuh. Banyak yang beredar hanya berupa penggalan tanpa konteks,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk lebih kritis, memperkuat literasi digital, dan memastikan informasi yang diterima telah melalui proses verifikasi sebelum disebarluaskan.
Lebih lanjut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Abdul Rahman, memberikan apresiasi atas sinergi yang terus terbangun antara FKUB, pemerintah daerah, tokoh agama, hingga lembaga pendidikan. Menurutnya, FKUB bukan hanya penjaga kerukunan, tetapi juga motor yang menggerakkan energi kolektif masyarakat dalam menjaga harmoni.
“Kerukunan harus menjadi energi kolektif. Kita bukan hanya bicara toleransi, tetapi bagaimana menyatukan langkah untuk menjaga harmoni di Kabupaten Nganjuk,” pungkasnya.***
