SR JATIM.CO.ID, Nganjuk – Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Nganjuk dinilai berjalan lamban. Beberapa destinasi wisata yang sebelumnya digadang-gadang menjadi andalan daerah, hingga kini tak kunjung menunjukkan perkembangan berarti.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Nganjuk, Sri Handariningsih, mengaku terhambat dalam menjalankan program pengembangan wisata karena keterbatasan anggaran.
“Kami ingin mengembangkan potensi wisata yang ada, tapi terus terang anggaran kami sangat terbatas. Sulit bergerak kalau tidak didukung dari sisi pendanaan dan kerja pihak swasta,” ujarnya saat mendampingi Bimtek Komisi VII DPR RI Banyu Biru Jarot dengan mengambil tema Menggali Potensi Budaya Daerah Nganjuk sebagai Daya Tarik Tujuan Wisata Perjalanan Insentif, Rabu (17/4/2025).
Sri Handariningsih mengatakan, kalau destinasinya Naganjuk banyak, seperti Jolotundo yang di kelola swasta dan yang di kelola Pemkab ada lima, Sedudo, Rorokuning, Pemandian Sri tanjung dan Tral.
“Alhamudullilah, kalau memang secara keseluruhan pendadapatan dari tempat wisata belum mencapai 100 persen karena ada beberapa seperti di Slumbung, akhirnya kita kembalikan ke aset Pemkab, karena terasa tidak mampu,” kata Handariningsih.
Menurutnya terkait Sedudo tetap jadi ikon Nganjuk, dari segi jumlah pengunjung pendapatan tetap nomor 1 di Nganjuk, kedua Sri Tanjung Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya sudah mampu melebihi target.
Di konfirmasi terkait tempat wisata yang di kelola Pemkab kalah bersaing dengan yang di kelola pihak swasta, Kadisbudpar Nganjuk membenarkan hal itu. “Kalau njenengan melihat sendiri Roro Kuning dengan ada nya Jolotundo, agak menurun, tapi sekarang sudah mulai bangkit,” ujar Handari.
“Kami telah berupaya mengambil langkah, untuk lebih meningkatkan lagi, salah satu nya tempat wisata Roro Kuning kedua Tral,”tambah Handari.
Penyebabnya Tral sepi, Kadisbudpar Nganjuk, menyebut, Tral sepi karena ada Nyawiji yang tanpa ada tiket, sehingga Tral agak menurun, tapi itu pun nanti ,mulai sekarang untuk pengembangannya, kami kerja sama dengan lembaga pendidikan juga.
Penyebab mandeknya tempat wisata yang di kelola Pemkab, banyak menimbulkan spekulasi, apa munculnya wisata baru yang di kelola swasta atau
kerena anggaran dari Pemkab masih minim.
Sri Handariningsih menyebut, sebelumnya tidak ada masalah, memang secara keseluruhan destinasi wisata yang di kelola pemerintah belum maksimal.
Apakah anggaran tetap di kucurkan oleh Pemkab, Sri Handariningsih membenarkan hal tersebut. “Iya, pemeliharaan itu tetap ada, Namun kita kerja sama kolaborasi antar OPD ,misalkan akses ke Sedudo, sekarang kan sudah di perlebar,” ucap Handari.
“Jadi ,kami tidak melakukan sendiri, tetap berkolaborasi dengan OPD,” tambah Handari.
Ketika di konfirmasi terkait anggaran yang di kucurkan oleh Pemkab, Kadisbudpar enggan komentar. Namun, Ia menjawab jangan tanya itu, yang jelas masih di bawah OPD yang lainnya.
“Dan belum mencukupi untuk pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk,” tegas Handari.
Pernyataan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut langsung ditanggapi tegas oleh anggota DPRD Komisi IV, Karyo Sulistiyono, Ia meminta agar pihak Disbudpar tidak menjadikan anggaran sebagai alasan utama mandeknya sektor pariwisata di Nganjuk.
“Jangan bilang begitu, Bu. Kalau selalu menyalahkan anggaran, kapan majunya? Banyak daerah lain bisa kreatif dengan anggaran terbatas. Yang penting ada kemauan dan strategi,” tegas Karyo, saat usai menggelar halal bihalal bersama PWI dan IJTI ,Kamis (17/4).
Menurut Karyo, Dinas seharusnya lebih inovatif dalam mengelola potensi lokal, termasuk menggandeng sektor swasta atau membuat program berbasis masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya promosi yang konsisten, agar Nganjuk tak kalah saing dengan daerah tetangga.
Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, masih belum mencukupi, menurut Komisi IV. Ya tidak minim, DPR dengan Pemerintah sudah menyesuaikan anggaran, misalnya dinas A,B dan C, kita sesuaikan anggarannya.
“Meskipun kita ada efisiensi, Dinas harus bisa memilih dan memilah, yang urgen yang mana dan yang bisa di tunda yang mana, kewenangan dari Dinas. Kita selaku Dewan tinggal penganggaran dan pengawasan, sejauh mana hal tersebut, itu bisa di bahas dapat rapat Banggar,” beber Karyo.
“Jadi jangan ada statement anggaran minim, itu tidak ada, kita itu menyamakan dengan kekuatan dinas masing masing sesuai APBD Nganjuk. Minim atau tidak minim ,kepala dinas harus bertanggung jawab pada Satkernya,” tambah Karyo.
“Bagiamana wisata di Nganjuk itu di minati oleh warga Nganjuk dulu, baru orang luar Nganjuk,” kata Karyo.
Lebih lanjut Karyo menyampaikan, kalau orang nganjuk sendiri tidak minat apalagi orang luar. Akses nya di penuhi, tempat wisata nya di tata dengan baik, supaya menarik bagaimana, itu tugas nya dinas.
“Kurang anggaran sampai kan pada kita, pada tim anggaran, Eksekutif dan DPR, jangan bilang anggaran minim,” ujar Karyo.
“Jadi mohon maaf kalau Kadisbudpar ngomong anggaran minim ,saya konter.
Semua dinas yang ada di Nganjuk sudah di tata oleh tim sesuai kebutuhannya,” pungkas Karyo.***
Komentar