SR JATIM.CO.ID, Nganjuk – Kemampuan Bulog Cabang Kediri dalam menyerap gabah petani di Kabupaten Nganjuk sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram kini dipertanyakan. Masalah demi masalah muncul sejak awal panen, membuat petani semakin resah.
Ketidakmampuan Bulog menyerap gabah sesuai HPP ini memicu aksi tegas dari Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi. Ia berencana melabrak Bulog bersama seluruh kepala desa se-Kabupaten Nganjuk pada Senin (24/3/2025).
Langkah ini diambil setelah berbagai laporan mengenai sulitnya petani menjual gabah mereka dengan harga yang layak.
Kuota Terbatas, Petani Terjepit
Menurut Aji Dwi, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, tanda-tanda permasalahan sudah tampak sejak awal musim panen.
Salah satu kendala utama adalah kebijakan Bulog yang membatasi kuota harian dalam pembelian gabah.
“Panen di Kecamatan Tanjunganom tidak serentak. Desa seperti Kampungbaru panennya belakangan, sementara yang lain seperti Jogomerto dan Sumberkepuh sudah panen lebih dulu. Akibatnya, saat giliran kami panen, kuota Bulog sudah habis, dan kami tidak bisa mendaftar,” ujar Aji.
Bukan hanya kuota yang menjadi masalah, sistem pendaftaran yang berbelit juga menyulitkan petani. Sejumlah petani mengeluhkan harus mendaftar melalui aplikasi yang sering mengalami gangguan, sehingga mereka kehilangan kesempatan menjual gabah mereka ke Bulog.
Petani Terancam Jual Rugi ke Tengkulak
Masalah penyerapan gabah ini berdampak besar pada harga di lapangan. Banyak petani terpaksa menjual hasil panen mereka kepada tengkulak dengan harga jauh di bawah HPP, yakni sekitar Rp 5.500 hingga Rp 6.000 per kilogram.
“Saya sudah coba daftar ke Bulog, tapi katanya kuota penuh. Akhirnya gabah saya jual ke tengkulak dengan harga lebih rendah, karena kalau disimpan terus bisa rusak,” kata Warno, seorang petani di Kecamatan Rejoso.
Situasi ini memperparah kondisi petani yang sebelumnya sudah terbebani dengan naiknya harga pupuk dan biaya produksi yang tinggi.
Bupati Marhaen Djumadi Siap Bertindak
Merespons kondisi ini, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, mengambil langkah tegas. Ia akan mendatangi Bulog Cabang Kediri bersama seluruh kepala desa se-Kabupaten Nganjuk untuk menuntut kejelasan mengenai masalah penyerapan gabah.
“Kami tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Bulog seharusnya menjadi solusi bagi petani, bukan justru mempersulit. Kalau perlu, kami akan mendesak Bulog pusat untuk turun tangan langsung,” tegas Marhaen.
Dengan tekanan dari pemerintah daerah, diharapkan ada solusi konkret agar Bulog bisa menyerap gabah petani secara optimal sesuai dengan HPP. Jika tidak, bukan tidak mungkin akan terjadi aksi protes besar-besaran dari para petani yang semakin terhimpit keadaan.***
Komentar